Oplus_131072 https//merah.asia-SERANG,BANTEN — Langkah tegas dan tanpa kompromi kembali ditunjukkan oleh jajaran penegak hukum di tanah jawara. Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten secara resmi menetapkan dan menahan tiga orang tersangka terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan PT Agro Bisnis Banten Mandiri (PT ABM) Tahun Anggaran 2020 sampai dengan 2024.
Berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Daerah Banten, praktik rasuah yang mendera Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi Banten ini telah mengakibatkan kerugian keuangan daerah yang fantastis, yakni mencapai Rp6.821.111.500 (Rp6,82 miliar)
Keterangan resmi ini disampaikan langsung kepada awak media oleh Kepala Seksi (Kasi) Penyidikan Pidsus Kejati Banten, Devitra Romiza, dalam konferensi pers yang digelar di Kantor Kejati Banten.
Identitas dan Peran Para Tersangka
Dalam ekspose perkara tersebut, penyidik mengumumkan tiga orang yang telah resmi berstatus sebagai tersangka, yaitu:
> TB. M (Tb. Muzzammil Matin), selaku mantan Kepala Divisi Sales and Marketing PT ABM.
> A.S alias Dre, selaku mitra usaha dari pihak swasta.
> A.N, selaku mitra usaha dari pihak swasta.
Para tersangka tampak digelandang petugas dengan mengenakan rompi tahanan khusus berwarna pink bertuliskan “Tahanan Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Banten“guna menjalani proses hukum lanjutan.
Modus Operandi : Penyimpangan Kerja Sama Sembako dan Perusahaan “Bodong”
Kasi Penyidikan Pidsus Kejati Banten, Devitra Romiza, membeberkan bahwa modus operandi kasus ini berpusat pada penyimpangan proses bisnis kerja sama perdagangan kebutuhan pokok (sembako)—seperti minyak goreng, gula, dan tepung—di bawah kendali Divisi Sales and Marketing PT ABM.
Alih-alih mendatangkan keuntungan (kickback) bagi perusahaan daerah, kerja sama tersebut justru dimanipulasi. Penyidik menemukan fakta bahwa transaksi perdagangan menggunakan nama sejumlah perusahaan swasta yang diduga tidak beroperasi sebagaimana mestinya atau terindikasi fiktif (bodong). Barang-barang telah didistribusikan, namun kewajiban pembayaran dan pengembalian modal tidak pernah terealisasikan, sehingga secara sengaja membobol dan merugikan keuangan BUMD.
Komitmen Tegas Kejati Banten
Di bawah kepemimpinan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Banten, Herry Hermanus Horo, S.H. pihak kejaksaan memastikan tidak akan memberikan ruang sedikit pun bagi praktik korupsi yang menggerogoti keuangan daerah.
Hingga saat ini, Tim Penyidik Pidsus Kejati Banten masih terus mengembangkan penyidikan secara intensif guna menelusuri aliran dana haram serta memburu aset-aset milik para tersangka. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan ketentuan hukum tindak pidana korupsi yang berlaku guna memastikan penegakan hukum berjalan secara transparan, adil, dan akuntabel. (Mlr)
Tidak ada komentar