MENU Rabu, 18 Nov 2026

Skandal Proyek Puskesmas Curug Rp27,3 Miliar Diguncang Demo : Aliansi Panca Tunggal Desak Evaluasi Total Tata Kelola APBD Kabupaten Tangerang

waktu baca 3 menit
Jumat, 30 Okt 2026 05:11 71 Mular Tri Hastowo

https//merah.asia–KAB.TANGERANG — Gelombang kemarahan publik tak terelakkan. Ratusan massa dari Aliansi Panca Tunggal bersama LSM Solidaritas Anti Korupsi (SOAK) menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di depan Kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Tangerang pada Kamis (29/10/2026). Aksi ini menyoroti dugaan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta karut-marut tata kelola anggaran dalam mega proyek pembangunan Puskesmas Curug yang bernilai fantastis, yakni mencapai Rp27,35 miliar.

Aksi turun ke jalan ini dipicu oleh sederet kejanggalan prosedural yang mencolok. Berdasarkan data Layanan Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), proyek dengan pagu anggaran Rp28 miliar lebih ini dimenangkan oleh PT Permata Anugerah Yalasamudra yang beralamat di Surabaya, Jawa Timur, dengan nilai penawaran terkoreksi sebesar Rp27,35 miliar. Namun, di balik angka jumbo tersebut, pelaksanaan di lapangan dinilai sarat penyimpangan—mulai dari progres fisik yang sudah berjalan selama 6 bulan namun belum menyentuh angka 70%, hingga dugaan pelanggaran Standar Operasional Prosedur (SOP) dan tidak hadirnya tenaga ahli di lokasi.

Krisis Moral dan Arogansi Kewenangan Pengguna Anggaran

Koordinator aksi, Ansyah Sandy, dengan tegas menyatakan bahwa para pemangku kebijakan, baik Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), hingga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang dipegang oleh Kepala Dinas Kesehatan, harus bertanggung jawab penuh atas kekacauan tata kelola ini.

Publik menilai, di tengah beban berat masyarakat Kabupaten Tangerang yang berada di bawah bayang-bayang tekanan ekonomi dan kemiskinan ekstrem, alokasi anggaran miliaran rupiah justru dikelola secara serampangan. Muncul indikasi kuat bahwa pos-pos anggaran publik kerap dijadikan ajang “bancakan” oleh oknum pejabat tinggi yang menyalahgunakan kekuasaan dan kewenangan secara otoriter, tanpa memikirkan aspek moralitas, profesionalisme, dan transparansi pelayanan publik.

Menanggapi desakan massa, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, Hendra Tarmizi, sempat memberikan klarifikasi terkait polemik anggaran pembongkaran yang disebut-sebut juga bersumber dari bagian aset BPKAD, di mana pihak Dinkes mengeklaim dana tersebut tidak dicairkan dan dikembalikan ke kas daerah. Kendati demikian, klarifikasi tersebut dinilai belum menjawab substansi utama mengenai carut-marut pelaksanaan proyek fisik secara keseluruhan.

ANALISIS PROFESIONAL DAN PROPOSIONAL

Sebagai bentuk evaluasi tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), berikut adalah tinjauan analitis terhadap kasus ini:

• Kegagalan Manajemen Risiko dan Pengawasan (Proses Kontraktual)

• Keterlambatan progres fisik (di bawah 70% setelah berjalan 6 bulan) menunjukkan lemahnya fungsi kontrol dari PPK dan pengawas lapangan.

• Cacat prosedural dalam tahapan administrasi hingga fisik mengindikasikan bahwa proses seleksi penyedia jasa (kontraktor) kurang melalui uji tuntas (due diligence) yang ketat, sehingga berpotensi merugikan keuangan negara.

Etika Birokrasi dan Moralitas Jabatan

• Penggunaan kewenangan jabatan secara sepihak atau otoriter tanpa mengindahkan prinsip akuntabilitas publik mencederai rasa keadilan masyarakat. Pejabat publik tidak boleh berlindung di balik tameng birokrasi ketika terjadi penyimpangan di lapangan.

• Alokasi anggaran jumbo untuk fasilitas kesehatan seharusnya berbanding lurus dengan peningkatan kualitas layanan nyata bagi rakyat, bukan sekadar menjadi proyek mercusuar yang mangkrak atau bermasalah secara hukum.

Rekomendasi Tindak Lanjut

• Audit Menyeluruh: Meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Inspektorat, dan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk turun tangan melakukan audit investigatif terhadap aliran dana serta spesifikasi teknis pengerjaan proyek Puskesmas Curug.

Reformasi Birokrasi Pengadaan: Pemerintah Kabupaten Tangerang harus mengevaluasi total pejabat struktural yang bertindak sebagai PA/KPA/PPK agar lebih profesional, transparan, serta berorientasi pada integritas publik, guna mengembalikan kepercayaan masyarakat. (Tim Red)

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

LAINNYA