MENU Rabu, 18 Nov 2026

8 Kabel Tegangan Menengah Ditumpuk Sehimpitan: Diduga Pelanggaran Buku 5 PLN

waktu baca 4 menit
Jumat, 6 Nov 2026 04:48 71 Mular Tri Hastowo

https//merah.asia-KAB.TANGERANG — Perkumpulan Gerakan Moral Anti Kriminilitas (GMAKS) Tangerang Raya secara resmi melaporkan dugaan pelanggaran konstruksi berat pada proyek Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM) 20 kV jalur GI Baru Cikupa – Kedaton sepanjang ±4 km di Jalan Raya Sindang Jaya/Cikupa, Kabupaten Tangerang.

Oplus_131072

Laporan bernomor 140/Lap-gmaks/TR/X/2026 yang bertanda “Penting” tertanggal 30 Oktober 2026 tersebut dilayangkan kepada Kapolda Banten c.q. Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus). Dua pihak diseret sebagai terlapor, yakni PT Nilam Citra Anugrah selaku kontraktor pelaksana dan PT PLN (Persero) UP3 Cikupa selaku pemilik proyek sekaligus penanggung jawab pengawasan teknis. Status kedua entitas saat ini adalah terlapor dan asas praduga tak bersalah tetap dikedepankan sambil menunggu pembuktian aparat penegak hukum.

Berdasarkan investigasi lapangan berbekal dokumentasi foto bergeotag, GMAKS menemukan tiga dugaan pelanggaran utama. Pertama, pengabaian spesifikasi material dasar di mana kabel SKTM 20 kV diduga ditarik langsung menempel di atas tanah atau lumpur galian tanpa alas pasir urug (sand bedding) dan tanpa genteng/batu bata pelindung kabel (cable protection tile). Hal ini melanggar standar konstruksi Buku 5 PT PLN (Persero), sehingga kabel rentan tergeser material tajam dan terbentur galian pihak ketiga di kemudian hari.

Kedua, terdapat disparitas dan indikasi mark-up volume pekerjaan. Sebanyak 8 jalur kabel dipaksakan ditumpuk dalam satu lubang galian sempit dengan estimasi total bentangan mencapai ±32 kilometer kabel pada trase yang hanya sepanjang 4 km. Praktik ini diduga dilakukan untuk memangkas biaya galian atau boring serta tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Ketiga, ancaman keselamatan publik dan pelanggaran K3 terlihat nyata di lokasi. Lubang pit boring berdimensi sempit antara 60 hingga 80 cm dibiarkan tanpa alas, tergenang air lumpur tanpa dewatering, minim rambu peringatan yang merata, material tanah galian memakan badan jalan, serta para pekerja diduga mengabaikan Alat Pelindung Diri (APD).

Penumpukan 8 kabel 20 kV secara berhimpitan tanpa jarak sekat (spacing) ini dinilai sangat berbahaya karena berpotensi memicu akumulasi panas ekstrem (thermal overheating), degradasi isolasi, hingga korsleting atau ledakan massal di bawah tanah yang tepat berada di bawah lintasan harian warga.

Kronologi peristiwa bermula saat pekerjaan pemasangan SKTM 20 kV jalur GI Baru Cikupa – Kedaton (±4 km) berjalan di Jalan Raya Sindang Jaya/Cikupa dengan 8 jalur kabel ditumpuk dalam satu galian sempit. GMAKS kemudian melakukan investigasi lapangan dan mendokumentasikan kondisi galian tersebut. Puncaknya pada 30 Oktober 2026, GMAKS menyampaikan Laporan dan Pengaduan Resmi kepada Kapolda Banten c.q. Dirreskrimsus, dengan tembusan kepada Kapolresta Tangerang, Dirut PLN Pusat, GM PLN UID Banten, Bupati Tangerang, serta Dinas Bina Marga & SDA Kabupaten Tangerang.

Laporan ini juga didukung oleh verifikasi regulasi yang ketat. Di antaranya adalah UU No. 1/2023 (KUHP Nasional) Pasal 474 ayat (2) tentang kealpaan yang mengakibatkan luka berat (ancaman penjara maksimal 3 tahun atau denda kategori III Rp50 juta, dengan ancaman lebih berat jika mengakibatkan kematian); UU No. 30/2009 tentang Ketenagalistrikan Pasal 39 tentang kewajiban pemenuhan standar teknis dan keselamatan (ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda maksimal Rp500 juta); serta UU No. 1/1970 tentang Keselamatan Kerja Pasal 14 dan 15 ayat (2) terkait kewajiban penyediaan APD secara cuma-cuma.

Selain itu, laporan turut mencantumkan UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001 tentang Tipikor Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 terkait perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara (ancaman penjara seumur hidup atau 4–20 tahun serta denda hingga Rp1 miliar); UU No. 2/2017 tentang Jasa Konstruksi Pasal 63 tentang pelanggaran layanan jasa konstruksi; PP No. 50/2012 jo. Permenaker No. 5/2018 tentang penerapan Sistem Manajemen K3 (SMK3); serta UU No. 22/2009 tentang LLAJ Pasal 234 jo. Pasal 28 terkait perusakan atau gangguan fungsi jalan.

Dalam surat resminya, GMAKS menyampaikan petitum agar Kapolda Banten c.q. Dirreskrimsus segera menerima dan menindaklanjuti laporan tersebut, melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) serta pemasangan Police Line di lokasi proyek, memanggil dan memeriksa pimpinan PT PLN (Persero) UP3 Cikupa serta direksi PT Nilam Citra Anugrah, serta melibatkan ahli dan auditor independen untuk uji teknis dan audit forensik kesesuaian fisik terhadap RAB dan Buku 5 Standar PLN.

“Kabel tegangan menengah dibiarkan menempel tanah lumpur tanpa pasir dan genteng pelindung, itu bukan sekadar prosedur, itu pertaruhan nyawa warga. Kami meminta Polri mengamankan barang bukti sebelum galian ditimbun dan jejaknya hilang,” ujar Hadi Isron, Koordinator GMAKS Tangerang Raya.

 

(Tim-Red)

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

LAINNYA