Oplus_131072 https//merah.asia-KAB.TANGERANG – Proyek pembangunan saluran drainase menggunakan material U-Ditch yang terletak tepat di depan Kantor Desa Cempaka, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, Banten, menuai sorotan tajam dari masyarakat dan awak media. Pasalnya, proyek tersebut diduga kuat mengabaikan prinsip transparansi publik serta standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Minggu (1/11/2026).
Pantauan di lokasi menunjukkan ketiadaan Papan Informasi Proyek (PIP). Padahal, pemasangan papan transparansi ini merupakan kewajiban mutlak sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Ketiadaan papan informasi ini membuat publik gelap mata terkait sumber anggaran, nilai kontrak, CV/PT pelaksana, hingga durasi pengerjaan proyek.
Ironisnya, di sekitar lokasi proyek, papan reklame komersial tampak berdiri mentereng dan sangat mencolok, sementara hak masyarakat atas informasi publik justru terabaikan begitu saja.
Pekerja Abaikan APD dan Standar K3
Selain persoalan transparansi anggaran, aspek K3 di lapangan juga menjadi catatan serius. Berdasarkan temuan di lapangan, para pekerja tampak tidak mengenakan Alat Pelindung Diri (APD) standar seperti helm proyek dan sepatu keselamatan (safety boots).
Saat awak media mendatangi lokasi, para pekerja sempat terlihat panik dan bergegas mengenakan rompi. Namun, atribut keselamatan vital lainnya seperti helm dan sepatu bot tetap diabaikan. Ketika dikonfirmasi, salah seorang pekerja bernama Mukti alias Gaber memberikan pengakuan mengejutkan.
“Ukuran lebar atau diameter U-Ditch sekitar 50 cm dengan ketebalan sekitar 13 cm, sehingga total keseluruhan lebar luar mencapai 63 cm. Ukuran bak kontrol berkisar antara 1 meter sampai 1 meter 20 cm. Proyek ini milik H. Kiwi dari Kronjo, kalau kami para pekerja berasal dari Merak. Terkait perlengkapan safety (K3), sebenarnya ada di pos satpam tapi tidak dipakai,” ujar Mukti blak-blakan.
Sikap Bungkam dan Tudingan Pengawasan Lemah
Ketertutupan proyek ini semakin diperparah dengan sikap bungkam dari berbagai pihak terkait, baik dari unsur pemborong, konsultan pengawas, pihak dinas teknis, hingga pemerintah Desa Cempaka yang seolah lepas tangan terhadap kegiatan pembangunan di wilayahnya.
CP, salah seorang warga setempat, menyayangkan lemahnya pengawasan serta minimnya transparansi dalam proyek yang kabarnya telah berjalan selama kurang lebih 4 hari tersebut.
“Sebagai masyarakat, kami ingin tahu proyek ini menggunakan anggaran dari mana, berapa nilai anggarannya, dan siapa pelaksananya. Selain itu, keselamatan para pekerja juga harus diperhatikan. Jangan sampai pembangunan berjalan tetapi aspek K3 diabaikan begitu saja,” ungkap CP dengan nada geram.
Masyarakat berharap instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang, khususnya dinas pengampu dan pengawas pekerjaan umum, segera turun tangan melakukan pengecekan langsung ke lapangan. Evaluasi mendesak perlu dilakukan, baik terhadap transparansi anggaran, kesesuaian spesifikasi teknis, maupun ketegasan sanksi atas pengabaian standar K3 yang membahayakan para pekerja.
Pemasangan papan informasi proyek dan penerapan K3 bukanlah sekadar formalitas administratif, melainkan wujud nyata akuntabilitas dan perlindungan hukum bagi pekerja maupun publik.
(Tim Red)
Tidak ada komentar