https ://merah.asia||KAB.TANGERANG – Polemik pelaksanaan paket pekerjaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) permukiman di Desa Selapajang, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, semakin meruncing setelah muncul dugaan ketidaksesuaian peruntukan lahan dengan papan informasi yang terpasang di sekitar lokasi proyek. Pekerjaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten Tahun Anggaran (TA) 2026 ini disebut berasal dari pokok pikiran (pokir) DPRD Provinsi Banten dan kini menjadi sorotan tajam pegiat sosial, insan pers, serta lembaga swadaya masyarakat (LSM).
Rincian Proyek dan Temuan di Lapangan
Berdasarkan papan informasi proyek yang terpasang di lokasi, kegiatan ini berada di bawah pengelolaan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Provinsi Banten dengan data kontrak sebagai berikut:
Kegiatan: Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman.
Paket Pekerjaan: Pembangunan/Peningkatan Kualitas PSU Permukiman (Pos Layanan Desa Sejahtera) Ds. Selapajang, Kec. Cisoka, Kab. Tangerang.
Lokasi Pekerjaan: Desa Selapajang, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang.
Nomor Kontrak: 600/SPK.0542.UPPSU/DPerkim-3/2026.
Tanggal Kontrak: 22 September 2026.
Pelaksana: CV. Arda Bangun Persada.
Nilai Kontrak: Rp298.280.000.
Waktu Pelaksanaan: 80 hari kalender.
Sumber Dana: APBD Provinsi Banten TA. 2026.
Di lapangan, tampak bangunan fisik yang sedang dikerjakan dengan perancah bambu dan aktivitas pekerja konstruksi. Namun, keberadaan plang lain bertuliskan “PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG — NAMA PERUMAHAN: BUKIT GADING CISOKA — LOKASI: DESA SELAPAJANG KEC. CISOKA — PERUNTUKAN: RTH — DPPP” di sekitar area tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai status legalitas lahan, peruntukan Ruang Terbuka Hijau (RTH), kesesuaian tata ruang, serta koordinasi lintas pemerintahan antara Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Kabupaten Tangerang.
Tinjauan Regulasi : Bolehkah RTH Dialihfungsikan Menjadi Bangunan Pelayanan Masyarakat?
Secara normatif dan regulatif, alih fungsi RTH menjadi bangunan gedung tidak boleh dilakukan secara sembarangan dan tunduk pada ketentuan ketat penataan ruang nasional serta daerah:
1. Proporsi Wajib RTH : Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (sebagaimana diubah melalui ketentuan UU Cipta Kerja) menetapkan bahwa proporsi RTH pada wilayah kota/kawasan perkotaan paling sedikit 30% dari luas wilayah, yang terdiri atas paling sedikit 20% RTH publik dan 10% RTH privat
2. Fungsi Utama dan Batasan Pemanfaatan : Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau menegaskan bahwa penyediaan dan pemanfaatan RTH harus mempertimbangkan fungsi ekologis, resapan air, sosial budaya, estetika, ekonomi, dan penanggulangan bencana, dengan komposisi tutupan hijau yang diatur sesuai tipologi RTH. Bangunan fisik di kawasan RTH hanya dimungkinkan secara sangat terbatas apabila sesuai rencana tata ruang, memenuhi ketentuan koefisien dasar bangunan/tutupan hijau yang ketat, serta memiliki legalitas kesesuaian pemanfaatan ruang.
3. Mekanisme Perubahan Peruntukan : Suatu kawasan yang telah ditetapkan sebagai RTH dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) atau rencana rinci tata ruang tidak dapat diubah peruntukannya secara sepihak melalui proyek fisik tanpa melalui prosedur resmi peninjauan kembali/revisi rencana tata ruang serta pemenuhan ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) sesuai peraturan perundang-undangan.
Sanksi atas Pelanggaran Tata Ruang
Apabila pemanfaatan ruang atau pembangunan gedung melanggar rencana tata ruang dan ketentuan peruntukan RTH, regulasi mengatur dua jalur sanksi utama:
Sanksi Administratif : Berdasarkan ketentuan penataan ruang dan peraturan pelaksanaannya (termasuk PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang), pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian sementara pelayanan umum, penutupan lokasi, pencabutan izin/persetujuan pemanfaatan ruang, pembatalan izin, pemulihan fungsi ruang (termasuk pembongkaran bangunan), hingga denda administratif.
Sanksi Pidana : Berdasarkan ketentuan pidana dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dalam regulasi Cipta Kerja (Pasal 69 dan ketentuan terkait), setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang atau merugikan/membahayakan kepentingan umum dan lingkungan dapat diancam pidana penjara dan pidana denda sesuai ketentuan yang berlaku.
Desakan LSM Pelopor Indonesia : Evaluasi, Audit, dan Tindakan Tegas
Menyikapi dugaan kejanggalan tata kelola APBD Provinsi Banten TA 2026 yang berasal dari pokir DPRD Provinsi Banten serta indikasi ketidaksesuaian peruntukan lahan RTH di lokasi kegiatan, LSM Pelopor Indonesia menyampaikan sikap kritis dan mendesak langkah konkret.
LSM Pelopor Indonesia menuntut agar dilakukan evaluasi menyeluruh dan audit investigatif/kinerja terhadap pelaksanaan paket pekerjaan tersebut—mulai dari keabsahan status dan peruntukan lahan, kesesuaian tata ruang, perencanaan dan penganggaran pokir, hingga pelaksanaan fisik kontrak senilai Rp298.280.000 oleh CV. Arda Bangun Persada.
Apabila dalam hasil evaluasi dan audit ditemukan unsur pelanggaran regulasi, penyimpangan prosedur, maupun potensi kerugian keuangan daerah, LSM Pelopor Indonesia mendesak Aparat Penegak Hukum (APH), Inspektorat, dan Ombudsman untuk segera bertindak tegas sesuai kewenangan masing-masing guna menegakkan supremasi hukum serta akuntabilitas pengelolaan keuangan publik.
Hingga rilis ini dipublikasikan, instansi terkait belum memberikan klarifikasi resmi secara terbuka atas berbagai sorotan dan tuntutan audit tersebut.
(Tim-Red)
Tidak ada komentar