http://Merah.asia Kabupaten Tangerang– Dugaan kuat Skandal penerbitan PBB baru oleh Bapenda membuat masyarakat resah dan risih oleh pelaku di duga kuat Oknum pengawai Bapenda yang menjalankan tugas dalam pemetaan hingga penerbitan Nomor Objek Pajak ( NOP) yang berada diatas Objek lahan yang sama dan terdaftar dalam SPPT-P2 Nomor Objek pajak pada tahun 1995- 1996 atas nama Sarnata Bin Astria dengan NOP. 36.19.012.002.006.0046.0. Jalan cikuya Rt 001, Rw, 001, Desa Cikuya, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang. 14/11/2026.
Atas Kejadian Itu, diduga pelaku sengaja menerbitkan SPPT-P2 untuk mengambil keuntungan sepihak untuk memperkaya diri, yang mana atas hal itu telah merugikan ahli waris hingga terjadinya pemblokiran Nomor Objek Pajak Milik Ahli waris Kirom bin Sarnata.bin Astira.
Diduga pelaku Sengaja Menerbitkan SPPT-P2 pada tahun 2021 Dengan Nomor Objek Pajak : 36.19.012.002.006.1023.0 atas nama Syirin Syafrudin alias Syirin Syaperudin di bidang yang sama namun Nomor Objek pajak berbeda. Hal ini diduga kuat tidak Terintegrasi dengan data aktual yang ada dan pemetaan tersebut di duga kuat sebagai Maladministrasi yang berpotensi tindak pidana pemalsuan dokumen.
Menurut Pengakuan Ahli Waris bahwa pihaknya selalu membayar kewajiban diatas Objek lahan yang dimaksud, hingga pada tahun 2021 Objek tersebut masih dibayarkan. Namun pada tahun 2022 diblokir akan tetapi masih bisa dibuka dan dibayar sesuai SPPT-P2, di tahun berikutnya pada tahun 2023 di blokir hingga tidak bisa bayar karena di blokir Objek tersebut, ” Ujarnya.
Yang tak kalah menarik dari itu, tidak pernah menerima pemberitahuan tertulis baik tentang penerbitan NOP Baru maupun tentang pemblokiran NOP Milik Ahlii waris Kirom bin Sarnata, bin Astira. Perkara ini sangat menarik untuk di simak bahkan menjadi pergunjingan ditengah masyarakat. Atas perkara ini Kirom DKK menunjuk Kuasa Hukumnya Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Rakyat Adil dan Sejahtera Perjuangan YLBH Ras Perjuangan.
Dengan kejadian tersebut Ahli waris melalui kuasa hukumnya menyurati Pihak Bapenda untuk dapat menjelaskan secara rinci atas terbitnya Nomor Objek Pajak baru diatas Objek lahan yang sama dengan atas nama berbeda, hingga syarat pemblokiran dan membuka Blokiran sepihak oleh bapenda.
Dalam kesempatan itu, Roynal Christian Pasaribu A.Md., SE., SH., MH., kuasa hukum Kirom menegaskan persoalan ini bukan hanya letaknya tentang perdata yang mana retribusi pembayaran PBB yang diwajibkan pemerintah kepada pemilik objek tanah dan bangunan, yang menjadi titik persoalan dengan terbitnya NOP baru pada objek lahan tanah milik ahli waris ,”ujar Roynal.
Lebih Lanjut Roynal menyampaikan atas Penerbitan SPPT-P2 dugaan kuat mengarah pada tindak pidana pemalsuan dokumen, oleh karena itu, pihaknya akan membawa perkara ini keranah hukum agar mendapat kepastian hukum.
“Ia menilai Bapenda salah satu OPD yang diberikan wewenang oleh Pemerintah untuk memungut retribusi pajak dan juga dipercaya integritasnya dalam pengelolaan pendapatan daerah yang mestinya dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat bukan semata hanya memungut retribusi pajak dari masyarakat.
Perlindungan yang dimaksud adalah tidak boleh menerbitkan NOP Baru sembarangan, perlu di integrasikan, di lakukan pemetaan serta penelitian hingga proses penerbitan, tentu melalui mekanisme panjang, ini yang Lazim di lakukan, tetapi ini, aneh tapi nyata atas terbitnya NOP pada objek letak dan lokasi yang sama, dugaan kuat permainan mulai dari oknum desa, hingga Badan pendapatan daerah di duga kuat turut serta bermain untuk menerbitkan Nomor Objek pajak baru”Tandasnya.
“Bang Roynal menambahkan Apabila hal tersebut tidak direspon oleh bapenda pihaknya akan menempuh jalur hukum.
Disi lain Uding ketua umum LSM Lembutan menyampaikan akan segera, menyurati Bapenda atas temuan penerbitan NOP baru pada objek yang sama, ia meminta pemerintah agar segera menuntaskan dan menindaklanjuti persoalan ini diduga kuat pemainnya adalah orang dalam yang telah di cekoki uang haram. Atas hal ini pihaknya akan mengawal persoalan ini hingga selesai.
Uding mempertanyakan Kinerja Bapenda sebagai pengelola pendapatan daerah, ia menegaskan ini murni perbuatan disengaja oleh oknum tertentu, Ko Bisa terbit SPPT-P2 di Objek yang sama ini kan suatu perbuatan melawan hukum yang analoginya juga perbuatan tercela dan mencederai hukum,” Ujar Uding.
Sangat ironi sekali ketika wewenang dan jabatan di manfaatkan untuk meraup keuntungan, sementara masyarakat menjadi bola pimpong di buat, perbuatan tersebut merupakan Skandal yang patut di curiga menjadi bancakan penjabat.
Diminta APH dapat menyelidiki secara tuntas perkara ini agar masyarakat mendapat perlindungan dan kepastian hukum dan juga tidak terulang pada objek objek lahan tanah yang lain di desa lain. Persoalan ini mengundang perhatian Praktisi hukum, aktifis hingga tokoh masyarakat.
Hingga berita ini diterbitkan Bapenda Kabupaten Tangerang belum dapat di konfirmasi, bahkan telah dikunjungi Kantor tersebut guna mendapat informasi, kami Redaksi bersedia menerima klarifikasi terkait terbitnya NOP Baru diatas Objek Lahan tanah Yang sama.
Piter Siagian
Tidak ada komentar