MENU Rabu, 18 Nov 2026

SMPN 3 SOLEAR Gelar PLESIRAN, Dinas Pendidikan Tegaskan Tidak Pernah Izinkan Tour, LSM Pelopor Indonesia Soroti Anggaran BOS dan Peran Komite

waktu baca 4 menit
Senin, 9 Nov 2026 10:11 56 Mular Tri Hastowo

https://merah.asia–KAB.TANGERANG — Polemik rencana kegiatan tour sekolah berbiaya Rp600.000 per siswa ke Bandung yang digagas pihak SMP Negeri 3 Solear semakin memanas. Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang secara tegas menyatakan tidak pernah menerbitkan izin resmi maupun rekomendasi atas pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler yang dinilai membebani orang tua siswa tersebut.

Berdasarkan data yang dihimpun redaksi, kegiatan perjalanan berdurasi satu hari (one-day tour) tersebut dilaksanakan pada Sabtu, 1 November 2026. Rombongan diberangkatkan dari lingkungan sekolah SMPN 3 Solear pada pukul 02.00 WIB dini hari dan dijadwalkan kembali tiba di sekolah pada Sabtu malam sekitar pukul 23.00 WIB.

Jadwal perjalanan yang dipaksakan pada dini hari ini tak pelak memicu kekhawatiran mendalam terkait faktor kelelahan pengemudi dan risiko keselamatan jalan raya (safety risk), di samping beban finansial yang mencekik wali murid.

Disdik : Tidak Ada Izin, Risiko Tinggi dan Bebani Orang Tua

Pernyataan menohok terkait ketiadaan izin ini disampaikan oleh Khotib, Staf Pelayanan Bidang SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang. Menurutnya, mengacu pada kebijakan yang telah digariskan pimpinan Dinas Pendidikan, terdapat syarat dan kriteria khusus yang sangat ketat untuk pelaksanaan kegiatan tur atau tamasya sekolah.

“Pihak dinas tidak pernah menerbitkan izin atau rekomendasi terkait pelaksanaan kegiatan tur SMPN 3 Solear tersebut. Kebijakan ini merujuk pada arahan pimpinan yang pada dasarnya tidak menyepakati kegiatan ekstrakurikuler di luar daerah yang berbiaya mahal, sangat membebankan orang tua, serta memiliki risiko keselamatan yang cukup tinggi. Apalagi dalam kondisi perekonomian yang sedang sulit seperti saat ini,” tegas Khotib.

Khotib menuturkan bahwa secara pribadi dirinya kerap menerima pengaduan dan keluhan langsung dari masyarakat terkait tingginya beban biaya tur, baik di tingkat Sekolah Dasar (SD) maupun Sekolah Menengah Pertama (SMP).

“Banyak orang tua siswa yang pada akhirnya sangat kesulitan membiayai tur anak-anak mereka. Nilainya jelas cukup memberatkan ekonomi keluarga,” tambahnya.

Humas SMPN 3 Solear Sulit Dikonfirmasi, Terkesan Menghindar

Guna memenuhi asas keberimbangan berita (cover both sides), awak media melakukan konfirmasi langsung ke SMP Negeri 3 Solear pada Senin, 9 November 2026. Namun, pihak manajemen sekolah terkesan tertutup dan menghindar dari wartawan.

Kunjungan pertama awak media dilakukan sekitar pukul 14.30 WIB untuk menemui Humas SMPN 3 Solear, Darma. Namun, penjaga sekolah yang sedang menyapu halaman menyampaikan bahwa yang bersangkutan sedang keluar untuk menyervis mobil.

Usai mendatangi kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, awak media kembali lagi ke lokasi sekolah sekitar pukul 15.00 WIB. Sayangnya, penjaga sekolah kembali memberikan keterangan bahwa Darma sudah bergegas pulang. Kerumitan akses konfirmasi ini semakin menguatkan indikasi bahwa pihak sekolah enggan terbuka kepada publik terkait dasar penetapan biaya tur Rp600 ribu per siswa tersebut.

LSM Pelopor Indonesia : “Kemana Fungsi Dewan Komite?”

Sikap sekolah dan lemahnya pengawasan internal memantik reaksi keras dari aktivis kemasyarakatan. Hariri, Humas LSM Pelopor Indonesia, menyuarakan kritik tajam saat ditemui di halaman SMP Negeri 3 Solear.

Hariri mempertanyakan komitmen sekolah terhadap program pemerintah yang menjamin pendidikan dasar wajib belajar sembilan tahun secara gratis melalui kucuran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) nasional maupun BOS Daerah (BOSDA).

“Pemerintah sudah menerapkan kebijakan wajib belajar gratis. Ada alokasi Dana BOS, Dana BOSDA, dan berbagai anggaran pemerintah lainnya untuk menunjang pendidikan. Tapi di sisi lain, pihak sekolah justru menerapkan kegiatan tur yang berbiaya mahal. Lalu ke mana fungsi Dewan Komite Sekolah?” cetus Hariri dengan nada tegas.

Hariri menekankan bahwa Komite Sekolah seharusnya berada di barisan terdepan untuk membela kepentingan wali murid, bukan malah memuluskan kebijakan yang mengomersialkan kegiatan kesiswaan.

“Komite Sekolah itu harusnya jadi garda terdepan untuk melakukan evaluasi dan melihat kemampuan ekonomi para orang tua siswa, bukan malah menyetujui program yang stigmanya hanya membebankan dan menyengsarakan rakyat kecil,” pungkasnya.

Dengan fakta ketiadaan izin resmi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, tingginya risiko keberangkatan dini hari, serta kuatnya gelombang penolakan dari wali murid dan kontrol sosial, Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang didesak segera memanggil Kepala SMPN 3 Solear untuk memberikan evaluasi dan sanksi tegas.

Tim Redaksi

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

LAINNYA