MENU Rabu, 18 Nov 2026

Dugaan Kecurangan PT Java Pratindo di Cluster Royal Munjul Residence: Jual Rumah Subsidi Berbalut Janji Eksklusif, Struktur Bangunan ‘Disunat’ Pakai Bata Ringan Rijek

waktu baca 4 menit
Minggu, 1 Nov 2026 15:46 87 Mular Tri Hastowo

https//merah.asia–KAB.ANGERANG — Borok pengembang perumahan bersubsidi kembali terbongkar ke permukaan. Berdasarkan bukti visual dokumen pemasaran berupa brosur resmi Cluster Royal Munjul Residence yang dikembangkan oleh PT Java Pratindo serta temuan investigasi lapangan, ditemukan indikasi kuat praktik pembodohan massal dan perampasan hak konsumen masyarakat kecil (MBR).

Dalam brosur pemasaran, pengembang mempercantik citra perumahan dengan narasi “Hunian Cluster Eksklusif” dan “Kluster Bersubsidi”, lengkap dengan peta lokasi dan kantor pemasaran di Ruko Cemara, Sektor 1-1 BSD City, Tangerang Selatan. Namun, kemewahan dalam brosur tersebut berbanding terbalik dengan fakta di lapangan yang sangat memprihatinkan dan mengancam keselamatan jiwa.

Fakta Lapangan: Tumpukan Bata Afkir dan Dinding Keropos

Dari kunjungan awak media dan Humas LSM PELOPOR Indonesia ke lokasi kegiatan pembangunan penampakan material di lokasi proyek, terlihat jelas tumpukan bata ringan reject (rijek/afkir) berserakan di area tapak bangunan. Material sisa limbah pabrik yang cacat bentuk, rapuh, dan tidak presisi tersebut dibeli dengan harga murah (setengah harga) untuk dipaksakan menjadi struktur dinding bangunan rumah subsidi.

Kondisi ini diperparah dengan kondisi fisik ruangan dalam rumah yang telah berdiri namun menunjukkan kerusakan dini yang fatal. Bagian bawah dinding tampak keropos, pecah-pecah, dan menggunakan material afkir yang ditutup acakan semen tipis untuk mengelabui mata. Ironisnya, sebagian dari unit rumah telah mulai dihuni oleh konsumen.

Sikap Lepas Tangan Pihak Marketing Saat Dikonfirmasi

Saat dikonfirmasi langsung di lokasi perumahan terkait temuan material dan kualitas bangunan yang merugikan konsumen tersebut, pihak marketing justru menunjukkan sikap acuh tak acuh dan seolah lempar batu sembunyi tangan.

Yusup, selaku perwakilan pihak marketing di lokasi perumahan, saat dikonfirmasi menegaskan, “Saya tidak tahu, itu bukan urusan saya, silahkan hubungi kantor pusat,” tegas Yusup. Sikap lempar tanggung jawab yang sama juga ditegaskan oleh rekan sesama staf marketing, Tini Suhartini, yang enggan memberikan penjelasan substantif atas bobroknya kualitas bangunan rumah subsidi yang mereka pasarkan.

Tegas! LSM Pelopor Indonesia Siap Layangkan Surat hingga Seret ke APH

Menanggapi temuan fatal serta sikap abai pengembang ini, Humas LSM PELOPOR INDONESIA, M Hariri, melayangkan kecaman keras terhadap tindakan culas pengembang.

“Jangan membodohi masyarakat dengan melakukan penjualan rumah yang konstruksi jelas merugikan konsumen. Unit rumah di bangun menggunakan bata ringan yang nampak sebagai bata ringan yang rijek, yang harganya mungkin sekitar 50% dari harga aslinya, dan itu di kerjakan kemungkinan besar sejak awal pembangunan, jadi hampir keseluruhan unit yang siap jual di duga menggunakan bata ringan yang tidak sempurna alias Rijek, yang di pabrik sering disebut sebagai LIMBAH,   Jangan dianggap perumahan RSS Bersubsidi, masyarakat kecil memang butuh rumah tinggal bersubsidi justru malah dimanfaatkan. Tindakan pengembang jelas bertentangan dengan ketentuan, dan itu harus dipertanggungjawabkan!” tegas M Hariri.

Ia juga menambahkan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam menghadapi kelakuan pengembang nakal yang hanya mencari keuntungan besar tanpa memikirkan keselamatan jiwa penghuni.

“Dalam waktu dekat kami LSM Pelopor akan melayangkan surat ke pengembang dan dinas terkait. Dan kalaupun ada unsur deliknya, kami akan lanjutkan ke APH agar diproses!” pungkas M Hariri dengan tegas.

Pelanggaran Hukum & Desakan Sanksi

Praktik lancung ini jelas menabrak berbagai regulasi hukum di Indonesia:

• Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman: Pengembang yang membangun perumahan tidak sesuai dengan kriteria, spesifikasi, dan standar teknis diancam pidana penjara hingga 5 tahun atau denda maksimal Rp 5 miliar.

• Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen: Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan standar mutu yang dipersyaratkan.

• Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung: Pelanggaran terhadap keandalan, keselamatan, dan kekuatan struktur bangunan.

Pemerintah Daerah dan dinas terkait di Kabupaten Tangerang didesak untuk tidak tutup mata, segera turun tangan melakukan audit total terhadap proyek PT Java Pratindo, serta mengusut tuntas dugaan kelalaian dan gratifikasi dalam penerbitan izin. Redaksi Tintamerah.asia akan terus mengawal langkah advokasi yang ditempuh oleh LSM Pelopor Indonesia demi membela hak-hak rakyat kecil.

(Tim-Red)

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

LAINNYA