Oplus_131072 https//merah.asia–KABUPATEN SERANG,BANTEN — Proyek pembangunan peningkatan kualitas prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) permukiman berupa drainase lingkungan di RW 002, Desa Kadikaran, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, menuai sorotan tajam. Proyek yang dikerjakan oleh CV RAJA DILFA BAQRI ini diprotes warga lantaran dinilai dikerjakan secara asal-asalan dan jauh dari standar kerapian.
Menanggapi aduan masyarakat tersebut, Camat Ciruas, Dr. Yuli Saputra, S.T.P., M.M., tidak tinggal diam. Ia langsung melayangkan teguran tegas kepada pihak pemborong agar segera memperbaiki kualitas pekerjaan di lapangan dan tidak mencederai esensi pembangunan untuk rakyat.
Warga Desak Perbaikan Nyata, Bukan Sekadar Formalitas
Kritik pedas warga bermula dari hasil pengerjaan di lapangan yang dinilai kurang rapi. Warga berharap teguran dari pihak kecamatan tidak berhenti sebagai formalitas belaka, melainkan harus ditindaklanjuti dengan perbaikan nyata sesuai spesifikasi teknis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah ditetapkan dalam kontrak.
Berdasarkan papan informasi di lokasi, proyek tersebut berada di bawah naungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPerkim) Provinsi Banten dengan rincian berikut:
* Paket Pekerjaan: Pembangunan Peningkatan Kualitas PSU Permukiman (Drainase Lingkungan) RW 002, Desa Kadikaran
* Pelaksana: CV RAJA DILFA BAQRI
* Nomor Kontrak: 600/SPK.0801.UPPSU/DPerkim3/2026
* Tanggal Kontrak: 15 September 2026
* Nilai Kontrak: Rp188.380.000
* Waktu Pelaksanaan: 60 hari kalender
* Sumber Anggaran: APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2026
Pemerintah Kecamatan : Pelayan Masyarakat Harus Responsif dan Tegas
Camat Ciruas, Dr. Yuli Saputra, menegaskan bahwa pemerintah harus selalu hadir dan bergerak cepat merespons setiap keluhan yang disampaikan oleh masyarakat.
“Keluhan masyarakat harus segera direspons cepat, karena kita adalah pelayan masyarakat, bukanlah orang yang harus dilayani oleh masyarakat. Alhamdulillah pembangunan di wilayah kami terus berjalan, dan kami ucapkan terima kasih mewakili masyarakat kepada Pemerintah Provinsi Banten atas perhatian serta program pembangunannya,” ujar Yuli saat dihubungi awak media, Selasa (27/10/2026).
Meski demikian, ia menekankan bahwa output pembangunan harus memberikan kepuasan nyata bagi warga, bukan sekadar menggugurkan kewajiban.
“Namun, kita juga harus sama-sama memastikan masyarakat puas dan bahagia atas segala kegiatan tersebut. Untuk itu, perlu adanya monitoring ketat atas semua program yang masuk di wilayah Ciruas, agar apa yang diberikan pemerintah benar-benar sesuai harapan dan mendatangkan manfaat maksimal,” tegasnya.
Menanggapi adanya kekurangan dalam pengerjaan di lapangan, Yuli memandang hal tersebut sebagai bahan evaluasi penting yang wajib segera diperbaiki oleh kontraktor.
“Kita semua manusia biasa, selalu ada kekurangan. Namun, kekurangan tersebut akan lebih dipandang baik apabila ditindaklanjuti dengan proses perbaikan nyata. Semoga dengan adanya program pemasangan U-ditch di 4 lokasi ini dapat mewarnai pembangunan yang positif di Kecamatan Ciruas,” imbuhnya.
Minta Dinas Terkait Turun Tangan dan Apresiasi Kontrol Sosial
Masyarakat bersama pihak kecamatan mendesak Dinas Perkim Provinsi Banten selaku instansi berwenang agar segera menurunkan tim pengawas guna memeriksa teknis pengerjaan di lapangan. Penggunaan uang rakyat yang bersumber dari APBD mutlak harus diimbangi dengan tanggung jawab moral dan profesionalisme mutu konstruksi.
Di akhir keterangannya, Camat Ciruas turut memberikan apresiasi tinggi kepada insan media dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang telah aktif menjalankan fungsi kontrol sosial.
“Apresiasi atas kolaborasi dan kerja sama yang baik dari rekan-rekan media dan LSM sebagai kontrol sosial sekaligus partner kerja kami. Semoga kita selalu bisa berkolaborasi dan senantiasa dalam perlindungan Allah SWT, Aamiin,” pungkasnya. (Tim-Red)
Tidak ada komentar