MENU Rabu, 18 Nov 2026

Dugaan Proyek Asal-Asalan, Pembangunan Drainase PSU di Desa Kadikaran Ciruas Oleh CV RAJA DILFA BARQI Disorot Warga : Inspektorat dan APH Segera Bertindak 

waktu baca 3 menit
Senin, 26 Okt 2026 19:07 51 Mular Tri Hastowo

https//merah.asia-KABUPATEN SERANG, BANTEN|| Proyek pembangunan dan peningkatan kualitas Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) permukiman berupa drainase lingkungan di RW 002, Desa Kadikaran, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, menuai kecaman keras dari warga setempat. Proyek yang dibiayai dari uang rakyat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2026 ini dinilai dikerjakan secara asal-asalan, amburadul, serta mengabaikan mutu dan kualitas konstruksi.

Berdasarkan pantauan langsung di lapangan serta dokumentasi visual yang dihimpun, kondisi fisik drainase terlihat sangat memprihatinkan. Pemasangan u-ditch (beton saluran) tampak tidak simetris, bergelombang tidak rata dengan badan jalan, serta meninggalkan celah rongga yang tidak rapi. Alih-alih memperlancar aliran air untuk mencegah genangan, kondisi saluran yang amburadul ini justru dikhawatirkan memicu penyumbatan dan memperparah potensi banjir di pemukiman warga.

Proyek yang dikerjakan oleh pelaksana CV RAJA SILFA BARQI ini memiliki nilai kontrak yang cukup fantastis, yakni sebesar Rp188.380.000, dengan nomor kontrak 600/SPK.0801.UPPSU/DPerkim3/2026 tertanggal 15 September 2026 di bawah kendali Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Dinas Perkim) Provinsi Banten.

Pengawasan Lemah, Indikasi Pemborosan Uang Negara

Buruknya kualitas fisik bangunan ini memunculkan dugaan kuat adanya pembiaran dan lemahnya fungsi pengawasan, baik dari internal konsultan pengawas maupun pejabat teknis di dinas terkait. Warga menilai pihak pelaksana bekerja layaknya amatiran tanpa mengindahkan spesifikasi teknis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah ditetapkan dalam kontrak.

JM, salah seorang warga yang rumahnya berada tepat di sekitar lokasi proyek, mengungkapkan kekecewaannya secara terbuka. Didampingi warga lainnya, ia menyebutkan bahwa hasil pengerjaan fisik sangat mengecewakan dan jauh dari standar profesional.

“Harusnya proyek itu rampung dengan baik. Karena enggak sesuai, ini juga pembangunannya juga nampak bergelombang gitu, enggak simetris. Harusnya kan rata sama jalan, tapi ini ada yang tinggi dan ada yang rendah. Kurang baguslah, pekerjaannya kayaknya amatiran, bukan profesional. Kata tukang di sini juga kurang profesional,” ujar JM kepada awak media.

JM juga menambahkan bahwa alih-alih mengatasi masalah lingkungan, proyek tersebut justru menimbulkan kekhawatiran baru bagi warga sekitar.

“Dampaknya ke depan malah bikin banjir dan air enggak lancar. Awalnya memang ada sedikit genangan, tapi enggak parah seperti saat ini. Warga minta dibuatkan saluran agar air lancar, tapi nyatanya malah mampet karena strukturnya berantakan,” tambahnya.

Desakan Evaluasi dan Pemeriksaan oleh APH

Mengingat proyek ini menggunakan dana yang bersumber dari pajak masyarakat (APBD Provinsi Banten), berbagai elemen masyarakat dan sosial kontrol mendesak agar Inspektorat Provinsi Banten, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta Aparat Penegak Hukum (APH) seperti Polda Banten dan Kejaksaan segera turun tangan melakukan audit investigatif.

Lemahnya koordinasi pihak rekanan dengan pemerintah tingkat desa dan kecamatan setempat selama proses pengerjaan turut memperkuat kecurigaan adanya upaya menutup-nutupi transparansi pelaksanaan proyek.

Masyarakat dan unsur media menuntut agar Dinas Perkim Provinsi Banten tidak tinggal diam dan segera memanggil pihak CV Raja Dilfa Barqi serta konsultan pengawas untuk melakukan pembongkaran atau perbaikan ulang terhadap bagian pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi. Jika ditemukan indikasi perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara, APH dituntut untuk bertindak tegas tanpa pandang bulu. (Tim-Red)

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

LAINNYA