MENU Rabu, 18 Nov 2026

Rp.148 Juta Uang Rakyat Mangkrak, SAB Di Bangun Di lahan Pribadi, Pejabat Disperkim Kab.Tangerang BUNGKAM, Inspektorat Segera Bertindak

waktu baca 3 menit
Selasa, 20 Okt 2026 06:29 98 Mular Tri Hastowo

Tintamerah.asia-–KAB.TANGERANG|| Pelaksanaan proyek Sarana Air Bersih (SAB) di Perumahan Taman Adiyasa, RT 06 / RW 07, Desa Cikuya, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang, memicu kontroversi dan sorotan publik. Proyek yang menelan anggaran APBD (APBDP) Tahun 2026 bernilai Rp148.938.000,00 ini dinilai sia-sia karena tidak berfungsi maksimal akibat minimnya debit air serta berdiri di atas lahan pribadi warga tanpa izin.

Berdasarkan papan informasi di lokasi kegiatan, proyek tersebut dikerjakan oleh pelaksana PT AMBARA SAKTI CAKRABUANA di bawah naungan Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pemakaman (Disperkim) Kabupaten Tangerang. Proyek ini diduga merupakan hasil Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD Kabupaten Tangerang dari Fraksi PPP.

Oplus_131072

Diduga Bangun Tanpa Izin di Lahan Pribadi

Pembangunan fisik SAB tersebut diketahui berdiri di pekarangan rumah kosong milik warga lokal. Menurut keterangan warga sekitar, pemilik tanah terkejut melihat adanya bangunan fisik di lahannya tanpa koordinasi maupun izin tertulis.

“Pemilik rumah saat berkunjung sangat kaget dan berencana melaporkan hal ini ke dinas terkait maupun Aparat Penegak Hukum (APH). Pemilik mengaku tidak pernah memberikan izin pembangunan SAB di tanahnya. Akhirnya fasilitas yang dibiayai uang rakyat ini tidak berfungsi maksimal dan terkesan cuma buang-buang anggaran,” tutur seorang warga setempat di lokasi proyek.

Isu penolakan juga datang dari pihak Pemerintah Desa Cikuya. Kepala Desa Cikuya, Ade Syafei, menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menerima pemberitahuan maupun memberikan izin atas pelaksanaan kegiatan SAB tersebut.

“Saya belum pernah mengizinkan dan tidak tahu ada kegiatan pembangunan SAB Pokir dewan di sana. Saat meninjau lokasi, saya langsung perintahkan untuk dibongkar karena menjorok ke bahu jalan dan berada di lahan pribadi,” tegas Ade Syafei sebagaimana ditirukan oleh salah satu tokoh masyarakat setempat.

Diduga Ada Proyek Serupa yang Mangkrak di Blok P

Informasi yang dihimpun menunjukkan fenomena ini bukan yang pertama kali terjadi di Perum Taman Adiyasa, Desa Cikuya. Pada awal tahun (sekitar Februari–Maret 2026), kegiatan pembangunan SAB serupa dikerjakan di lingkungan Blok P (beda RT). Hingga saat ini, proyek tersebut juga dalam kondisi mangkrak tak berfungsi karena masalah minimnya pasokan air.

Di sisi lain, muncul dugaan kuat bahwa skema penyaluran anggaran proyek terkesan “ugal-ugalan” dan dibebani berbagai potongan atau biaya birokrasi non-wajib (seperti penebusan paket, biaya RAB, hingga pengawasan) yang memberatkan pihak kontraktor pelaksana. Akibatnya, kualitas pengerjaan di lapangan menjadi sangat minim dan terkesan asal jadi.

Pejabat Disperkim Dinilai Menghindar dari Konfirmasi Wartawan

Sikap tertutup ditunjukkan oleh jajaran pejabat Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pemakaman (Disperkim) Kabupaten Tangerang. Mulai dari Kepala Bidang (Kabid) hingga Pejabat Pembuat Komitmen / Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) terkesan bungkam dan enggan merespon konfirmasi dari insan pers.

Upaya konfirmasi insan pers terhambat oleh kebiasaan oknum pejabat yang kerap berganti nomor telepon dan sulit ditemui, terlebih saat kantor Disperkim sedang dalam tahap rehabilitasi gedung. Sikap mengasingkan diri dan menghindari transparansi ini dinilai mencoreng etika pejabat publik serta menghambat fungsi pelayanan dan asas keterbukaan informasi publik (KIP).

Desakan Tindak Lanjut dari Inspektorat dan APH

Melihat tata kelola anggaran APBD yang dinilai tidak tepat sasaran dan terindikasi merugikan keuangan daerah, tokoh masyarakat dan warga mendesak pihak eksternal untuk turun tangan.

Masyarakat meminta Inspektorat Kabupaten Tangerang bersama Aparat Penegak Hukum (APH) segera melakukan audit investigatif terhadap jajaran PPTK Disperkim serta pihak kontraktor pelaksana PT Ambara Sakti Crakrabuana. Penegakan disiplin kerja dan transparansi anggaran diperlukan agar APBD Kabupaten Tangerang benar-benar memberikan manfaat nyata bagi warga, bukan sekadar menjadi lahan bancakan oknum yang tidak bertanggung jawab.

(Mlr)

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

LAINNYA