Oplus_131072 Tintamerah-–KAB.TANGERANG|| Gedung DPRD Kabupaten Tangerang di Tigaraksa yang seharusnya menjadi wadah aspirasi rakyat justru berubah menjadi panggung kebrutalan. Seorang mahasiswa bernama Fachri Way Dalom diduga menjadi korban penganiayaan berat oleh oknum di area Gedung DPRD Kabupaten Tangerang usai Rapat Paripurna pada Selasa (13/10/2026).
Niat baik mahasiswa untuk menyalurkan gagasan perbaikan daerah justru dibalas dengan aksi premanisme dan kekerasan fisik. Tak tinggal diam, korban didampingi kuasa hukum dari Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Perjuangan Anak Negeri (YLPK PERARI), Donny Putra T., S.H., dan Ryan Hidayat (Wakil Ketua YLPK PERARI), resmi melaporkan tragedi ini ke Polresta Tangerang, Polda Banten, pada Rabu (14/10/2026).
Bawa Hasil Kajian 394 Tahun Tangerang, Dibalas Pukulan dan Banting
Kekerasan ini bermula saat Fachri berniat menemui Bupati Tangerang untuk menyerahkan berkas hasil kajian ilmiah mahasiswa bertepatan dengan momentum Hari Jadi Kabupaten Tangerang ke-394. Sebelum aksi tersebut, Fachri telah berkoordinasi dan memperkenalkan diri secara terbuka dengan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Untara.
Namun, alih-alih disambut dengan dialog yang demokratis dan elegan, Fachri justru diadang dan dihujani tindakan brutal oleh oknum saat hendak mendekati Bupati. Berdasarkan dokumen Laporan Polisi, korban mengalami serangkaian tindakan kekerasan:
* Dijepit pada bagian leher (dicekik),
* Dihantam pukulan keras di bagian dada dan perut,
* Dibanting dan diseret secara tidak manusiawai dari atas tangga Gedung DPRD.
Akibat aksi arogan tersebut, Fachri menderita luka lecet di tangan kiri, lebam parah di dada dan tangan kanan, serta rasa sakit hebat pada bagian tenggorokan yang mengganggu fungsi pernapasan dan bicara. Bukti visum et repertum dari rumah sakit telah resmi diserahkan kepada penyidik sebagai bukti sah kejahatan fisik tersebut.
Kritik Tajam YLPK PERARI : Pejabat Antikritik dan Alergi Mahasiswa
Kuasa Hukum Korban dari YLPK PERARI, Donny Putra T., S.H., mengecam keras dugaan tindakan represif dan premanisme yang terjadi di lingkungan pemerintahan Kabupaten Tangerang. Menurutnya, tindakan oknum tersebut menunjukkan sikap antikritik, otoriter, dan cermin dari bobroknya mentalitas pejabat publik.
“Gedung DPRD adalah rumah rakyat, dan mahasiswa adalah bagian dari penyambung lidah rakyat. Sangat ironis dan memuakkan ketika seorang mahasiswa yang datang membawa dokumen kajian ilmiah justru direspon dengan cekikan, pukulan, dan bantingan. Ini adalah bentuk kriminalisasi dan pembungkaman suara kritis dengan cara-cara premanisme,” tegas tim hukum YLPK PERARI.
YLPK PERARI menegaskan bahwa penyerahan aspirasi adalah hak konstitusional warga negara yang dilindungi undang-undang. Kehadiran pejabat publik seharusnya memfasilitasi ruang dialog, bukan membiarkan atau memelihara oknum bertangan besi yang bertindak sewenang-wenang terhadap masyarakat.
Desak Polresta Tangerang Usut Tuntas dan Buka CCTV
YLPK PERARI mendesak Polresta Tangerang untuk bertindak tegas, profesional, dan transparan tanpa pandang bulu. Penyelidikan tidak boleh tumpul ke atas hanya karena melibatkan nama besar pejabat atau pejabat keamanan di lingkungan Pemkab dan DPRD Kabupaten Tangerang.
Kami menuntut penyidik Polresta Tangerang untuk segera :
• Mengamankan dan memeriksa seluruh rekaman CCTV di lokasi kejadian sebelum ada upaya penghilangan barang bukti.
• Memeriksa dan menangkap oknum pelaku penganiayaan serta pihak-pihak yang memberi perintah/membiarkan aksi keji tersebut terjadi.
• Memeriksa pihak Pimpinan DPRD dan Pemkab Tangerang terkait standar pengamanan dan tanggung jawab etik atas insiden berdarah di area gedung pemerintahan.
Mengawal Kasus Hingga Tuntas
YLPK PERARI bersama elemen mahasiswa dan masyarakat sipil berkomitmen akan terus mengawal kasus ini hingga para pelaku dan auktor intelektualis di baliknya mendekam di penjara.
Hingga berita ini diterbitkan, Laporan Polisi telah diterima resmi oleh Polresta Tangerang. Redaksi tetap membuka ruang konfirmasi dan hak jawab bagi Pemkab Tangerang, Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang, serta Polresta Tangerang sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik. Namun, proses hukum atas dugaan pidana penganiayaan ini wajib berjalan tanpa kompromi!
Tidak ada komentar