MENU Rabu, 18 Nov 2026

Skenario Pengadaan atau Kejahatan Anggaran? Pagu Rp.10,1 Milyar Disdik Kab.Tangerang Gunakan Pengadaan Langsung, YLPK PERARI Desak APH Turun Tangan

waktu baca 4 menit
Rabu, 14 Okt 2026 17:51 108 Mular Tri Hastowo

Tintamerah.asia-Kab.Tangerang* — Kebijakan pengelolaan anggaran di Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2026 mendadak menuai sorotan tajam publik. Hal ini menyusul ditemukannya kejanggalan fatal dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Sistem Informasi RUP (SiRUP) LKPP terkait paket “Belanja Modal Aset Tetap Lainnya (BOSP)” bernilai fantastis, yaitu sebesar Rp10.131.027.090,- (Rp10,1 Miliar) yang dipetakan menggunakan metode Pengadaan Langsung (PL).
Kondisi ini makin diperparah oleh bobroknya responsibilitas jajaran birokrat Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang yang terkesan ‘alergi’ terhadap transparansi dan konfirmasi publik.

EMPAT POIN KEJANGGALAN SUBSTANSIAL DPA 2026

1. Batas Nilai Pengadaan Diterabas: Sesuai Perpres No. 16/2018 jo Perpres No. 12/2021, metode Pengadaan Langsung hanya diperbolehkan untuk pengadaan bernilai paling tinggi Rp200.000.000,-. Penggunaan metode ini untuk nilai Rp10,1 Miliar dinilai menabrak aturan hukum pengadaan barang/jasa pemerintah secara terstruktur.

2. Indikasi Back dated & Manipulasi Jadwal: Paket RUP baru diumumkan secara sistem pada 30 Maret 2026, namun dalam jadwal sistem tertulis bahwa proses pemilihan penyedia dan pelaksanaan kontrak sudah berjalan sejak Januari 2026.

3. Penggabungan Paket Jumbo (Monopoli): Pengadaan berbasis dana BOSP se-Kabupaten Tangerang dibundel menjadi 1 Paket Tunggal di tingkat Dinas, yang berpotensi mematikan transparansi serta melangkahi kewenangan sekolah penerima BOSP.

4. Nihil Aspek Pengadaan Berkelanjutan (SPP): Seluruh aspek Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan ditandai “Tidak”, mengindikasikan pengabaian standar tata kelola pengadaan modern.

FENOMENA KANTOR KOSONG: PEJABAT RANGKAP JABATAN KOMPAK “MENGHILANG

Kejanggalan anggaran Rp10,1 Miliar ini kian benderang saat tim awak media tintamerah.asia bersama Ketua Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Perjuangan Anak Negeri (YLPK PERARI) Kabupaten Tangerang, Rian, melakukan uji transparansi dengan mendatangi langsung Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.pada tanggal 8 Oktober 2026, Namun, ironi besar terjadi di pusat pelayanan publik tersebut.

Mulai dari Kepala Dinas, Supriyadi,S.STP, M.IP, Kepala Bidang Pembinaan SD yang merangkap jabatan pelaksana tugas (Plt) Sekertaris Dinas, Hj.Dilli Windu Rezeki Sugandhi. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana (Sarpras), Yudi Nursapyudin, S.Pd. serentak tidak berada di tempat. Padahal jajaran birokrasi di Disdik Kab. Tangerang ini didominasi oleh sistem rangkap jabatan, yang seharusnya dituntut memiliki kinerja dan kewaspadaan ganda dalam melayani masyarakat.

Setelah menunggu lebih dari satu jam tanpa kepastian, tim media dan Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen PERARI hanya ditemui oleh staf Kepala Dinas, yang secara singkat menyampaikan bahwa seluruh pejabat yang dimaksud sedang tidak ada di kantor. Kekosongan pejabat strategis secara bersamaan ini menjadi preseden buruk yang melumpuhkan fungsi pengawasan dan pelayanan publik.

TANGGAPAN TEGAS & TAJAM KETUA YLPK PERARI KABUPATEN TANGERANG

Menanggapi fenomena anggaran mencurigakan yang dibarengi dengan aksi menghindarnya para pejabat Dindik, Rian, Ketua Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Perjuangan Anak Negeri (YLPK PERARI) DPC Kabupaten Tangerang, melontarkan kritik keras dan menukik:

“Ini bukan sekadar kekeliruan administrasi atau human error biasa saat menginput data! Memplot anggaran publik sebesar Rp10,1 Miliar dengan metode Pengadaan Langsung adalah kejahatan tata kelola anggaran yang sangat telanjang. Dan hari ini kita menyaksikan sendiri betapa bobroknya mentalitas pejabat Dindik Kab. Tangerang!” tegas Rian.

“Kami datang bersama awak media untuk meminta penjelasan resmi atas temuan Rp10,1 Miliar ini, tetapi apa yang kami dapati? Mulai dari Kadis, Supriyadi, S.STP., M.IP, Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan SD yang merangkap Pelaksana tugas (Plt) Sekertaris dinas (Sekdis), Hj.Dilli Windu Rezeki Sugandhi. Kasi Sarana dan Prasarana (Sarpras), Yudi Nursapyudin, semuanya kompak ‘kabur’ dan tak ada di tempat! Praktek rangkap jabatan yang disandang para pejabat ini terbukti gagal total, tumpang tindih, dan secara nyata menghambat pelayanan publik serta transparansi informasi,” lanjut Rian dengan nada geram.

“Bagaimana mungkin paket puluhan miliar diumumkan Maret 2026 sementara diklaim sudah berjalan sejak Januari 2026? Begitu mau diklarifikasi, kantornya malah kosong pejabat. Kami mendesak Bupati Tangerang untuk segera menggeledah internal Dindik, menindak tegas pejabat hobi rangkap jabatan yang tidak kompeten ini, serta meminta Kejaksaan Negeri dan Polresta Tangerang segera memanggil dan memeriksa oknum-oknum yang terlibat dalam dugaan rekayasa anggaran BOSP ini!” pungkasnya secara tegas.

DESAKAN & REKOMENDASI PUBLIK

• Evaluasi Total Rangkap Jabatan: Meminta Bupati Tangerang menata ulang penempatan pejabat di Dinas Pendidikan agar tidak ada lagi kekosongan kepemimpinan saat masyarakat dan media membutuhkan transparansi.

• Pemeriksaan Audit Khusus: Inspektorat Kabupaten Tangerang dan BPK RI diminta segera melakukan Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) terhadap seluruh RUP Dindik TA 2026.

• Pembatalan / Penghentian Paket: Mendorong pembatalan status RUP Pengadaan Langsung Rp10,1 Miliar tersebut untuk dilakukan proses pemaketan ulang (re-packaging) secara transparan dan terbuka.

• Proses Hukum oleh APH: Mengimbau Aparat Penegak Hukum (APH) segera memanggil pihak-pihak terkait atas dugaan penyalahgunaan wewenang (abuse of power) dan indikasi pengondisian paket proyek.

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

LAINNYA